Panasnya Pilgub Jabar kembali dimulai..
Belum lama ormas yang mengatas-namakan Islam berdemo menuduh Dedi Mulyadi bukan Islam, kali ini beredar sebuah surat.
Surat itu berisi keputusan resmi DPP Golkar bahwa mereka memilih Ridwan Kamil sebagai Cagub. Mengejutkan memang, karena sebelumnya rapimda Golkar se-Jabar sudah memutuskan mendukung Dedi Mulyadi.
Ada apa di internal Golkar ?
Surat Keputusan yang "katanya" ditanda-tangani oleh Setya Novanto Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham Sekjen Golkar, beredar kemana-mana. Bahkan media mainstream seperti detik dan kompas pun turut memberitakan bahwa Golkar resmi mendukung Ridwan Kamil.
Maka ributlah semua pengurus Golkar, terutama yang di Jabar karena mereka merasa dilecehkan, wong sudah ada keputusan Rapimda kok DPP seenaknya memutuskan ?
Belakangan, surat keputusan itu dituding bodong. Idrus Marham sendiri membantah sudah mengeluarkan surat itu. Tapi dia juga tidak melacak, minimal ingin tahulah siapa sih yang keluarkan surat keputusan yang dikatakan bodong itu ?
Seharusnya sebagai Sekjen, Idrus membentuk tim khusus untuk melacak masalah surat yang menimbulkan kegelisahan di internal Golkar.
Tapi memang surat itu aneh, kok Setnov yang katanya jantungnya ada masalah sampai penyumbatan 80 persen tiba-tiba tanda-tangannya ada di situ. Dan kalau sudah tanda-tangan pasti sebelumnya ada rapat-rapat.
Hebat banget bisa rapat dengan kondisi jantung 20 persen. Atau dia sesungguhnya DeadPool yang tidak bisa mati ?
Dari selentingan di internal Golkar, ada desas desus bahwa surat itu sebetulnya bukan bodong. Lobi-lobi dilakukan lewat pintu belakang untuk menggugurkan pencalonan Dedi Mulyadi. "Ada yang takut Dedi menang..." kata sumber itu.
Sayangnya, surat itu bocor sebelum disahkan sehingga harus ada counter berita bahwa itu surat bodong.
Jika benar bahwa surat keputusan itu bukan bodong, maka apa yang dibisikkan teman itu benar, bahwa akan ada "pembersihan" di tubuh Golkar.
Kasus e-KTP ternyata adalah faktor awalnya. Dijadikannya Setnov sebagai tersangka, menjadikan Golkar berada pada posisi jelek karena Setnov adalah Ketua Umum mereka. Ini berbahaya untuk 2019 nanti jika partai pendukung Jokowi nanti ternyata punya masalah korupsi..
Karena itu ada wacana untuk mengganti Setnov - baik dari kursi Ketua DPR maupun sebagai Ketua Umum Golkar. Dan itu juga berarti mengganti semua gerbongnya, termasuk Idrus Marham.
Dedi Mulyadi - harus diakui - adalah bintang bersinar sekarang di tubuh Golkar. Catatan dia bersih, dan dia dikenal ingin menjadikan Golkar sebagai partai bersih dan bebas korupsi.
Karena itu dia harus dijegal. Karena ketika dia menang menjadi Gubernur Jabar nantinya, maka posisi ketua umum Golkar bisa menjadi tahapan dia selanjutnya.
Memang Pilgub Jabar ini lebih asik daripada nobar PKI - eh maksudnya dari Pilgub lainnya. Karena Jabar adalah wilayah strategis yang harus direbut untuk mengamankan posisi Jokowi di 2019. Tahun 2014 lalu, Jokowi kalah telak disana.
Sementara itu, disebuah tempat tersembunyi, jauh dari pandangan manusia lainnya, KPK mulai bergerak karena adanya tanda-tangan DeadPool di surat itu. Berarti selama ini kabar sakitnya itu bohong besar ??
Mari kita tonton episode selanjutnya. Perlu keriuhan baru memang supaya isu PKI pelan-pelan teredam dan menghilang...
PKS : "Aduhh.. gagal maning sonnn bikin isuu... senjata apa lagi untuk menyerang Jokowi ya ?? Oke, bagaimana kalau Desember nanti kita bikin isu kalau Jokowi itu sebenarnya natalan ?"
Dan Jonru pun masih sibuk menghitung hasil dari prosentase donasinya..
Krik krik krikkk... sepi.
#Pilkada
Belum lama ormas yang mengatas-namakan Islam berdemo menuduh Dedi Mulyadi bukan Islam, kali ini beredar sebuah surat.
Surat itu berisi keputusan resmi DPP Golkar bahwa mereka memilih Ridwan Kamil sebagai Cagub. Mengejutkan memang, karena sebelumnya rapimda Golkar se-Jabar sudah memutuskan mendukung Dedi Mulyadi.
Ada apa di internal Golkar ?
Surat Keputusan yang "katanya" ditanda-tangani oleh Setya Novanto Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham Sekjen Golkar, beredar kemana-mana. Bahkan media mainstream seperti detik dan kompas pun turut memberitakan bahwa Golkar resmi mendukung Ridwan Kamil.
Maka ributlah semua pengurus Golkar, terutama yang di Jabar karena mereka merasa dilecehkan, wong sudah ada keputusan Rapimda kok DPP seenaknya memutuskan ?
Belakangan, surat keputusan itu dituding bodong. Idrus Marham sendiri membantah sudah mengeluarkan surat itu. Tapi dia juga tidak melacak, minimal ingin tahulah siapa sih yang keluarkan surat keputusan yang dikatakan bodong itu ?
Seharusnya sebagai Sekjen, Idrus membentuk tim khusus untuk melacak masalah surat yang menimbulkan kegelisahan di internal Golkar.
Tapi memang surat itu aneh, kok Setnov yang katanya jantungnya ada masalah sampai penyumbatan 80 persen tiba-tiba tanda-tangannya ada di situ. Dan kalau sudah tanda-tangan pasti sebelumnya ada rapat-rapat.
Hebat banget bisa rapat dengan kondisi jantung 20 persen. Atau dia sesungguhnya DeadPool yang tidak bisa mati ?
Dari selentingan di internal Golkar, ada desas desus bahwa surat itu sebetulnya bukan bodong. Lobi-lobi dilakukan lewat pintu belakang untuk menggugurkan pencalonan Dedi Mulyadi. "Ada yang takut Dedi menang..." kata sumber itu.
Sayangnya, surat itu bocor sebelum disahkan sehingga harus ada counter berita bahwa itu surat bodong.
Jika benar bahwa surat keputusan itu bukan bodong, maka apa yang dibisikkan teman itu benar, bahwa akan ada "pembersihan" di tubuh Golkar.
Kasus e-KTP ternyata adalah faktor awalnya. Dijadikannya Setnov sebagai tersangka, menjadikan Golkar berada pada posisi jelek karena Setnov adalah Ketua Umum mereka. Ini berbahaya untuk 2019 nanti jika partai pendukung Jokowi nanti ternyata punya masalah korupsi..
Karena itu ada wacana untuk mengganti Setnov - baik dari kursi Ketua DPR maupun sebagai Ketua Umum Golkar. Dan itu juga berarti mengganti semua gerbongnya, termasuk Idrus Marham.
Dedi Mulyadi - harus diakui - adalah bintang bersinar sekarang di tubuh Golkar. Catatan dia bersih, dan dia dikenal ingin menjadikan Golkar sebagai partai bersih dan bebas korupsi.
Karena itu dia harus dijegal. Karena ketika dia menang menjadi Gubernur Jabar nantinya, maka posisi ketua umum Golkar bisa menjadi tahapan dia selanjutnya.
Memang Pilgub Jabar ini lebih asik daripada nobar PKI - eh maksudnya dari Pilgub lainnya. Karena Jabar adalah wilayah strategis yang harus direbut untuk mengamankan posisi Jokowi di 2019. Tahun 2014 lalu, Jokowi kalah telak disana.
Sementara itu, disebuah tempat tersembunyi, jauh dari pandangan manusia lainnya, KPK mulai bergerak karena adanya tanda-tangan DeadPool di surat itu. Berarti selama ini kabar sakitnya itu bohong besar ??
Mari kita tonton episode selanjutnya. Perlu keriuhan baru memang supaya isu PKI pelan-pelan teredam dan menghilang...
PKS : "Aduhh.. gagal maning sonnn bikin isuu... senjata apa lagi untuk menyerang Jokowi ya ?? Oke, bagaimana kalau Desember nanti kita bikin isu kalau Jokowi itu sebenarnya natalan ?"
Dan Jonru pun masih sibuk menghitung hasil dari prosentase donasinya..
Krik krik krikkk... sepi.
0 komentar
EmoticonEmoticon